Amerika Desak Uni Emirat Arab Tak Berlakukan Larangan BlackBerry

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/amerika/2010/08/03/brk,20100803-268285,id.html
Selasa, 03 Agustus 2010 | 07:10 WIB


FILE - In this Feb. 18, 2010 file photo, a BlackBerry. AP/Manu Fernandez

TEMPO Interaktif, Washington - Amerika Serikat akan mendesak Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk meninggalkan rencana larangan penggunaan surat elektronik, pesan, dan internet melalui BlackBerry.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat PJ Crowley mengatakan larangan tersebut merupakan 'preseden yang berbahaya'. Beberapa negara lain, termasuk India, dikabarkan mengeluhkan fungsi dari beberapa layanan BlackBerry.

Uni Emirat Arab mengumumkan akan memblok akses layanan BlackBerry mulai Oktober karena 'kekhawatiran atas masalah yudisial, sosial, dan keamanan nasional'. Layanan yang ada di BlackBerry dianggap sulit dimonitor.

Akan tetapi, larangan tersebut diduga hanya untuk mensensor para pengguna BlackBerry. Larangan itu juga berlaku untuk warga asing di Uni Emirat Arab termasuk 100 ribu wisatawan yang biasa melewati bandara di Dubai tiap harinya.

Crowley mengisyaratkan pemerintah Amerika Serikat akan mendesak agar rencana tersebut tidak diterapkan karena dinilai sebagai 'tindakan yang salah arah'.

“Kami akan mengklarifikasi ada apa di balik pengumuman yang dilakukan UEA. Kami rasa itu merupakan preseden yang berbahaya,” ujar Crowley. “Menurut pandangan kami, Anda seharusnya membuka akses teknologi baru ini kepada masyarakat. Sebab, itu berpeluang memberdayakan masyarakat.”

Jika larangan tersebut diterapkan, diperkirakan pamor Uni Emirat Arab sebagai negara tujuan wisata yang populer serta tujuan bisnis bakal tercoreng. Tahun lalu, pemerintah setempat mencoba memasang perangkat lunak di telepon setiap rumah untuk memonitor informasi pribadi.

Kelompok pejuang kebebasan pers, Reporters Without Borders, mendesak pemerintah Uni Emirat Arab meninggalkan rencana tersebut.

Menanggapi rencana larangan tersebut, produsen BlackBerry, Research in Motion, mengatakan 'menghormati wewenang pemerintah untuk membuat peraturan dan keamanan serta privasi yang dibutuhkan para perusahaan-perusahaan dan konsumen'.